semiconductor-dom.com – Aktivis kebijakan publik, Taufik Tope Rendusara, melontarkan peringatan keras kepada DPRD DKI Jakarta. Ia meminta lembaga legislatif lebih waspada menyikapi rencana transformasi Perumda PAM Jaya menjadi Perseroda. Menurutnya, DPRD tak boleh mudah tergiur janji manis. Sebab, janji itu bisa saja hanya menguntungkan segelintir pihak. Sementara beban justru di tanggung masyarakat luas.
Rev7 PAM Jaya: Janji Indah di Atas Kertas
Taufik menyoroti dokumen Rev7 PAM Jaya yang kini di bahas di DPRD. Secara tampilan, dokumen ini terlihat menarik. Namun, menurutnya, isinya rapuh saat di uji realitas. Banyak janji di nilai tidak realistis.
Solusi konkret pun di anggap minim. Transformasi yang di tawarkan disebut hanya sebatas perubahan status hukum. Masalah inti, seperti tata kelola air dan kontrak lama dengan swasta, belum tersentuh serius.
Ia juga mengkritik Raperda yang di susun oleh Badan Pembinaan BUMD. Meski di nilai lebih teknokratik, Raperda di anggap terlalu fokus pada pembiayaan. Persoalan pokok justru terpinggirkan. Skema pembiayaan jumbo senilai Rp23,9 triliun turut di sorot. Proyek ini melibatkan PT Moya dengan bunga tinggi. Menurut Taufik, hal itu berpotensi menambah beban masyarakat.
Baca juga: Kuliner Jalanan Viral Di Instagram – Review Jutaan Views!
Risiko Privatisasi Air bagi Warga
Taufik menegaskan, transformasi PAM Jaya harus memberi jaminan nyata bagi warga Jakarta. Tarif air harus tetap terjangkau. Distribusi harus merata. Privatisasi yang merugikan rakyat tidak boleh terjadi. Ia mengingatkan agar DPRD tidak mengulang kesalahan masa lalu. Privatisasi sebelumnya terbukti menaikkan tarif. Namun, kualitas layanan justru tetap buruk.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyebut perubahan status ini bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan. Ia berharap langkah tersebut bisa mendorong investasi. Pengelolaan juga di harapkan lebih profesional. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, ikut menegaskan pentingnya kehati-hatian. Ia mengingatkan agar transformasi ini tidak berujung komersialisasi berlebihan.
Menjamin Hak Dasar atas Air Bersih
Transformasi PAM Jaya harus di kawal dengan serius. Warga Jakarta membutuhkan lebih dari sekadar janji investasi. Mereka membutuhkan akses air yang terjangkau. Kualitas layanan juga harus terjamin. Beban kontrak yang memberatkan rakyat harus di hentikan. Pada akhirnya, kebijakan air harus berpihak pada publik. Air adalah kebutuhan dasar. Negara wajib menjaminnya.